Selamat Datang Diwebsite Pengadilan Agama Kotabumi

Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan.
Selamat Datang Diwebsite Pengadilan Agama Kotabumi

Pengadilan Agama Kotabumi

Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Pengadilan Agama Kotabumi

Delapan Area Perubahan

Reformasi birokrasi yang dilakukan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat dalam mencari keadilan. Harapan yang diinginkan adalah agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan
Delapan Area Perubahan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Aplikasi Info Perkara

Aplikasi sebagai penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat menelusuri data perkara (daftar perkara sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Aplikasi ini dibangun oleh Admin Pengadilan Agama Kotabumi
Aplikasi Info Perkara

Aplikasi SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Aplikasi SIWAS
                             

Berita Seputar Kegiatan Pengadilan Agama Kotabumi

Kerja Berorientasi Proyek Itu Tidak Benar (23/2)

Kerja Berorientasi Proyek Itu Tidak Benar

Bandung l Badilag.net

Kesalahan-kesalahan berpikir masih kerap muncul di kalangan aparatur negara. Di antaranya dalam hal orientasi melaksanakan pekerjaan.

Nara Sumber dari Menpan, Depi Ananta (kiri) di dampingi Kabag Bagian umum Ditjen Badilag, Arif gunawansyah, SH., MM (kanan)

“Keliru apabila hanya berorientasi pada pelaksanaan proyek tanpa memikirkan manfaatnya bagi masyarakat. Itu namanya cost or budget oriented,” ujar Depi Ananta, dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

 

Depi mengungkapkan hal itu saat menjadi narasumber di hari ke-2 Rapat Kerja Ditjen Badilag di Hotel Garden Permata, Bandung, Rabu siang (22/2/2012). Ia menyampaikan materi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Depi, kemampuan menyerap anggaran bukan ukuran keberhasilan. Demikian juga output berupa sarana, barang atau jasa pelayanan.

“Yang terpenting adalah outcome, yakni berfungsinya sarana, barang, dan jasa itu. Dengan kata lain, sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat,” ungkapnya.

Depi mengingatkan, di kementerian dan lembaga negara, kerja dan kinerja adalah dua hal yang berbeda. Kerja identik dengan melaksanakan kegiatan yang ujung-ujungnya berorientasi pada penyerapan anggaran. Sementara itu, kinerja adalah aktivitas yang berorientasi pada hasil, bukan semata-mata melaksanakan kegiatan, apalagi menghabiskan anggaran.

Depi menegaskan, good governance adalah pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Untuk itu, yang diperlukan mula-mula adalah mengubah cara berpikir. Reformasi, tandasnya, identik dengan cara berpikir sistemik.

“Tidak efisien, rumit, mempermasalahkan hal-hal sepele, mempersulit hal-hal yang mudah dan sederhana. Semua itu sumber pemborosan terbesar,” bebernya.

Hal lain yang mesti diperhatikan adalah perencanaan strategis. Depi mengatakan, perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam kesempatan ini Depi juga mengulas pelbagai hal seputar LAKIP. Sesuai Permenpan No. 29 Tahun 2010, outline LAKIP terdiri ikhtisar eksekutif, pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, penutup dan lampiran.

(hermansyah)

(sumber:http://www.badilag.net/liputan-raker-badilag-2012/9947-kerja-berorientasi-proyek-itu-tidak-benar-232.html)