Pelepasan mahasiswa PPL dari PA Kotabumi ini, dimulai dengan acara sidang semu yang ditampilkan oleh mahasiswa PPL STAIN Jurai Siwo Metro dan disaksikan oleh Ketua, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Panitera, Hakim, dan Staf Pegawai PA Kotabumi serta Dosen dari STAIN Jurai Siwo Metro. Acara sidang semu ini dilaksanakan oleh 13 orang mahasiswa PPL, dengan durasi waktu 40 menit dan berjalan dengan lancar dan sukses.
Acara pelepasan mahasiswa PPL dilanjutkan dengan kata sambutan dari dosen pembimbing PPL Dra. Hj. Siti Nurjanah M.Ag. Beliau menyampaikan terimakasih kepada PA Kotabumi yang telah menerima dan membimbing mahasiswa PPL STAIN Jurai Siwo Metro.
Selanjutnya Ketua PA Kotabumi Drs. H. Asrori, S.H.,M.H. menyampaikan selamat kepada mahasiswa PPL yang telah menampilkan acara sidang semu yang baik dan sukses walaupun di akhir-akhir masa latihan masih terlihat kekurangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Hakim PA Kotabumi yang selama ini telah membimbing mahasiswa PPL baik dalam persiapan acara sidang semu, dan juga dalam melaksanakan kegiatan harian di PA Kotabumi.
Acara pelepasan mahasiswa PPL ini ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dari STAIN Jurai Siwo metro kepada PA Kotabumi yang diserahkan oleh Dra. Hj. Siti Nurjanah M.Ag dan diterima oleh Drs. H. Asrori, S.H.,M.H. Acara ditutup dengan foto bersama Ketua, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Panitera, Hakim, dan Staf Pegawai PA Kotabumi, Dosen serta mahasiswa PPL STAIN Jurai Siwo Metro. (Tim_IT_PA_Ktbm)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.