Empat orang JSP ini dilantik berdasarkan surat keputusan Ketua PA Kotabumi nomor : W8-A5/1208/KP.05.5/XII/2015, W8-A5/1209/KP.05.5/XII/2015, W8-A5/1210/KP.05.5/XII/2015, W8-A5/1211/KP.05.5/XII/2015. Adapun keempat orang tersebut adalah : Apriyanto Endar Setiawan, S.H., Agus Lukmanul Hakim, A.Md., Asrah, dan Imanuddin Tenda, S.H.
Pengangkatan JSP ini dilaksanakan dikarenakan kurangnya jumlah JSP di PA Kotabumi. Sebelumnya PA Kotabumi memiliki empat orang JSP dan pada tanggal 26 November 2015, dua orang JSP dilantik menjadi Panitera Pengganti di PA Kotabumi. Untuk tetap lancarnya administrasi persidangan PA Kotabumi, maka diangkatlah JSP baru. Dengan diangkatnya empat orang JSP baru ini, diharapkan administrasi persidangan berjalan dengan lancar, bahkan lebih baik.
Setelah melantik dan mengambil sumpah JSP, Ketua PA Kotabumi mengucapkan selamat dan berpesan kepada JSP yang baru dilantik agar tugas sebagai JSP tidak mengganggu ataupun mengurangi kualitas dari pekerjaan sebelumnya. Acara pelantikan ini ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari seluruh pegawai PA Kotabumi dan diakhiri dengan foto bersama. (Tim_IT_PA_Ktbm)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.