Login
Register

Home

Profil PA

Transparansi

Layanan Informasi

Link Aplikasi

Arsip

Index Berita
images/banner/1.jpg
Perkara Diterima Hari Ini

Panggilan Perkara Ghaib

Perkara Belum Ambil PSP

DRS. H. SANUSI, M.H KETUA PA. KOTABUMI YANG DIDAULAT SEBAGAI NARA SUMBER MAKALAH PEMBANDING PADA ACARA SEMINAR HUKUM

Tanjungkarang 25 Agustus 2017. Bertempat di aula Hotel Bukit Randu Bandar Lampung seluruh hakim tingkat banding dan tingkat pertama, Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, serta segenap pimpinan pengadilan agama se-wilayah PTA Provinsi Lampung berkumpul dalam rangka mengikuti seminar hukum Tentang Perma Nomor 3 Tahun 2017, yang dimulai tepat pukul 09 sampai dengan pukul 11.300 WIB.  yang diawali dengan kalimat pembuka yang dipandu oleh pembawa acara, dengan menguraikan susunan acara yang akan dilalui pada seminar hukum tersebut. Suasana meriah dan sumringah nampak menghiasi wajah para hakim sebagai peserta seminar hukum dan tamu undangan lainnya yang memenuhi ruangan aula Hotel.

Setelah acara dibuka dengan lafadz “Basmallah” oleh pemandu acara, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H, M.H. Dalam sambutannya KPTA  Bandar Lampung menyampaikan ucapan terimakasih kepada para hakim baik tingkat banding maupun tingkat pertama  atas kehadirannya pada acara seminar hukum ini,   dengan tidak lupa menyampaikan terimakasih pula kepada panitia penyelenggara seminar hukum ini yang diseponsori oleh IKAHI wilayah Provinsi Lampung.

Selanjutnya KPTA Bandar Lampung juga tidak lupa memberikan keterangan dan testimoni pada seminar tersebut kepada seluruh peserta seminar hukum yang hadir. Diantara keterangannya adalah pertama, bahwa seminar hukum pada kesempatan ini adalah  membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, kedua bahwa supaya lebih fokus dan terarahnya seminar hukum ini maka akan dipandu oleh Dra.    Fitri S.H.I.,M.H      Hakim PATulangbawang, dengan pemateri makalah dua orang hakim, yaitu Dra. Hj. Sartini Jamil, S.H, M.H Ketua PA Kalianda sebagai pamateri makalah pertama dan Drs. H. Sanusi, M.H Ketua PA. Kotabumi sebagai pemakalah Pembanding.  Adapun testimoni yang disampaikan oleh KPTA Bandar Lampung adalah bahwa pesan moral yang terdapat dalam Perma No.3 tahun 2017 yang harus diperhatikan oleh hakim ketika memeriksa perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Perma tersebut, yaitu :

 

Pertama, hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataanyang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapandengan hukum.

Kedua, hakim tidak boleh membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.

Ketiga, hakim tidak boleh mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.

Keempat, hakim dilarang mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender

Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Kotabumi yang didaulat oleh KPTA. Bandar Lampung untuk mengisi pemateri makalah pembanding pada acara Seminar Hukum tersebut. Sebagai hakim senior/Ketua PA juga sebagai akademisi tentu sudah terbiasa berbicara soal hukum dan diskusi di depan umum dengan piawai menyampaikan materi makalahnya, dengan kata-kata pilihan yang tersusun dalam kalimat yang baik, bernas dan tegas. Dalam pemaparan makalahnya Drs. H. Sanusi, M.H memberikan ringkasan makalahnya, yaitu

  1. Perma ini lahir tentu untuk memberikan stressing terhadap pentingnya penekanan kembali perlakuan terhadap perempuan yang tersangkut masalah hukum.
  2. Secara normatif Kita sangat mengapresiasi pembentukan perma Nomor 3 tahun 2017 ini sebagai sebuah terobosan yang konstruktif, imajinatif dan produktif.
  3. Akan tetapi secara moral kasuistik, Perma ini masih perlu dikritisi, minimal menurut pemakalah, yaitu :
  4. Perma ini tidak secara jelas menyebutkan perempuan yang berhadapan hukum dalam perkara apa, perdata atau pidana, tetapi secara sembunyi-sembunyi Perma ini hanya menyebutkan perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana a susila/perkosaan....? seperti terdapat dalam kalimat “seksualitas” pada pasal 7. Padahal banyak kasus yang menimpa perempuan dalam berbagai perkara hukum lainnya. Seperti dalam kasus korupsi, KDRT, penipuan dan lain sebagainya.

Contoh :

  1. Machica Mukhtar (mantan istri nikah sirri Moerdiono) dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
  2. Anggelina Shondakh mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat dalam kasus korupsi-Hambalang,
  3. Hj.Siti Fadilah Supari, Mantan mentri kesehatan di era Presiden SBY,dalam kasus korupsi alat kesehatan,
  4. Firda Husen Vs Habib Riziek Shihab, dalam kasus percakapan dan poto berbau porno dan menyangkut pelanggaran UU ITE,
  5. Miryam Haryani anggota DPR ttg dugaan memberikan keterangan palsu, dalam kasus korupsi E-KTP.
  6. Dalam Perma Nomor 3 tahun 2017 ini tidak memuat, tidak menyebutkan dan tidak juga menyinggung UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Mestinya harus ada, terutama dalam mengingat point 3 dan atau pada point 6. Karena UU No. 23 tahun 2004 sangat secara khusus menangani perempuan yang berhadapan dengan hukum KDRT.
  7. Kalau kita perhatikan pasal 4 s.d pasal 7 pada Perma No.3 tahun 2017 ini, maka akan terlihat adanya kerancuan bersikap dan adanya dualisme pemikiran sehingga terkesan secara tendensius terlalu mengekang hakim dalam memeriksa perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sehingga ada kesan harus memposisikan perempuan yang harus dibela, dikasihani dan dilindungi dan bahkan harus selalu dianggap benar sebagai korban. Mestinya disamping ada pesan normatif yang tertuang pada pasal 4 s.d pasal 7 tersebut di atas juga ditambah dengan pesan agar hakim juga diberikan kebesan berpikir tidak hanya secara normatif melainkan juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan kontruksi pemikirannya dengan mengacu kepada pasal 28 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan dan Kehakiman jo pasal 5 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 229 KHI, sebagai tantangan dan rangsangan agar hakim dapat mengekplorasi pemikirannya yang konstruktif, kreatif dan inovatif, karena hakim sebagai pilot proyek eksplorasi keadilan melalui acara pemeriksaan di persidangan, bukan lagi sekedar praktisi yang mengimplementasikan kaidah-kaidah normatif yang terkadang statis. Dengan diberikannya kebebasan merekonstruksi pemikirannya maka sudah barang tentu seorang hakim akan dapat mengeksplor rasa keadilannya dalam kontruksi putusan sesuai rasa keadilan.
  8. Pesan Moral Perma No. 3 tahun 2017 ini tidak hanya sekedar bicara moral etik, tetapi juga moral justice yang kemudian dituangkan oleh hakim dalam kontruksi putusannya.

Dengan menggunakan metode dialogis-dealektik menjadikan diskusi ini lebih komunikatif dan lebih hangat, bahkan lebih seru lagi ketika sesekali Drs. H. Sanusi M.H memberikan humor-humornya yang segar dapat menghilangkan rasa kantuk. Tampak dari penyampaian makalah pembandingnya Drs. H. Sanusi, M.H. lebih menguasai materi diskusi hukum mengenai Perma No. 3 Tahun 2017 ini, sehingga  membuat para hakim peserta seminar merasa puas atas pemaparan makalahnya sekaligus jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta seminar, yang dijawab secara tuntas, gamblang dan imajinatif, bahkan peserta seminar lebih dibuat decak-kagum lagi ketika Drs. H. Sanusi, M.H mengeksplor pemikirannya yang lugas dan tegas dibarengi dengan dali-dalil kaidah-kaidah hukum (kaidah-kaidah fiqh) maupun kaidah fiqh siyasah (politik hukum) dengan tanpa ragu menggunakan bahasa arab yang panjang-panjang.

Tepat pada pukul 11.30 acara seminar hukum mengenai Perma No.3 tahun 2017 ditutup oleh pemandu acara dengan kalimat “Al hamdulillahirrobil’alamin”. Kemudian dilanjutkan dengan Ishoma sampai dengan pukul 13.00. lalu berpisah dan pulang ketempat masing-masing.  Kami mengucapkan selamat dan sukses untuk bapakku Drs. H. Sanusi, M.H. mantaap....!!! (Redaktur dan Tim IT );

mahkamah agung badilum dilmitum badilag JDIH MARI Badan Pengawasan MARI
pembaruan putusan asian lii pedoman perilaku hakim Pengaduan Balitbangkumdil Online
PTA Bandar Lampung PA Tanjung Karang PA Metro PA Kalianda PA Gunung Sugih
PA Tanggamus PA Tulang Bawang PA Krui PA Blambangan Umpu