Selamat Datang Diwebsite Pengadilan Agama Kotabumi

Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan.
Selamat Datang Diwebsite Pengadilan Agama Kotabumi

Pengadilan Agama Kotabumi

Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Pengadilan Agama Kotabumi

Delapan Area Perubahan

Reformasi birokrasi yang dilakukan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat dalam mencari keadilan. Harapan yang diinginkan adalah agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan
Delapan Area Perubahan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Aplikasi Info Perkara

Aplikasi sebagai penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat menelusuri data perkara (daftar perkara sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Aplikasi ini dibangun oleh Admin Pengadilan Agama Kotabumi
Aplikasi Info Perkara

Aplikasi SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Aplikasi SIWAS
                             

Tuntut Kesejahteraan, Ratusan Hakim Akan Demo Istana dan DPR

{jcomments on}

Jakarta - Minimnya kesejahteraan membuat sejumlah hakim bergerak. Mereka mengajak para hakim di seluruh Indonesia untuk aksi turun jalan ke Istana Merdeka dan DPR. Selain melakukan aksi turun jalan, para hakim juga akan mengadukan kesejahteraan hakim ke Mahkamah Konstitusi (MK) lewat judicial review UU No 3/2009 tentang Mahkamah Agung (MA).

Seruan aksi turun jalan di buat dalam group facebook (FB) dengan nama 'Rencana Peserta Aksi Hakim Indonesia Menggugat Presiden dan DPR RI'.
"Iya, saya dan rekan- rekan hakim yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia berencana untuk melakukan unjuk rasa kepada Presiden dan DPR," kata pembuat grup yang juga hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, Andy Nurvita kepada detikcom, Senin, (18/4/2011).

Aksi turun jalan ini sebagai wujud kekecewaan mendalam para hakim terhadap kebijakan Presiden dan DPR. Kebijakan ini tidak benar-benar masif mendukung kemandirian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada umumnya. Dan penegakkan supremasi hukum di Indonesia pada khususnya.
"Selain rencana aksi, juga telah mendaftarkan gugatan kami ke MK dengan nomor perkara 28/PUU-IX/2011. Rencana aksi demonstrasi dan judicial review ke MK merupakan hal yang saling mengkait sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain," terang Andy.

Lantas, bagaimanakah sebetulnya tingkat kesejahteraan hakim yang melatarbelakangi gerakan ini?

Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan, Achmad Fauzi menceritakan dalam Opini Anda di detikcom akhir pekan lalu. Dia membandingkan kesejahteraan hakim dengan PNS. Di mana kesejahteraan PNS setiap tahun naik gaji, tapi tidak bagi hakim. Banyak hakim di daerah yang harus ngontrak rumah petak, lantaran tidak memiliki rumah dinas.

"Jika musim hujan kontrakannya kebanjiran dan harus menggulung karpet. Ke kantor naik becak, angkot atau jalan kaki karena tidak ada kendaraan dinas. Terkadang harus menyekolahkan (jaminan) SK ke bank untuk memperoleh pinjaman. Sungguh sangat memprihatinkan," ungkap Fauzi.
Atas masalah kesejahteraan hakim, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Hatta Ali mengaku memberikan perhatian khusus. "Salah satu fungsi IKAHI adalah meningkatkan kesejahteraan hakim," ujar Hatta Ali yang juga Hakim Muda Bidang Pengawasan MA, usai seminar Ultah ke 58 IKAHI akhir bulan lalu.

Hingga saat ini, akun group tersebut telah diikuti oleh 315 orang yang sebagian besar adalah hakim di seluruh Indonesia. Pro-kontra mendukung aksi turun jalan cukup ramai  dalam forum diskusi dalam akun grup tersebut.

 

(sumber : http://www.detiknews.com/read/2011/04/18/192301/1620192/10/tuntut-kesejahteraan-ratusan-hakim-akan-demo-istana-dan-dpr?nd992203605)


Statistik Perkara Diterima dan Diputus

Jadwal Sidang

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

ColorsPencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Agama Kotabumi dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 



Ikhlas, Profesional, Responsif & Akuntabel