Beranda

Profil Pengadilan

Transparansi

Layanan Informasi

Link Aplikasi

Arsip

Hak Berperkara Prodeo
Sejarah Pengadilan Agama Kotabumi
Pengadilan Agama Kotabumi didirikan beberapa bulan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1957 tepatnya tanggal 1 Juli 1957 di Kotabumi oleh DPRD Lampung Utara atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka agama setempat.
Image is not available
Putusan Pengadilan Agama Kotabumi
Image is not available
Cara Mudah Telusuri Perkara
Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.), menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan.
Image is not available
Sidang Itsbat Nikah Terpadu Akhir Tahun 2017
Pengadilan Agama Kotabumi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Kementrian Agama Kabupaten
DDTK SIPP untuk Jurusita dan Jurusita Pengganti

Pelayanan Online pada Mahkamah Agung

Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP, SIADPA, SIADTUN, SIADMIL.

Perkara Diterima Hari Ini

Panggilan Perkara Ghaib

Perkara Belum Ambil PSP

LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PRODEO

 

Langkah 1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Setempat

1. Datang ke Pengadilan Agama dan menemui bagian pendaftaran perkara.
2. Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan- alasannya.
3. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama). Apabila anda tidak dapat membuatnya, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.
4. Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
5. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Langkah 2. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/ gugatan.

Langkah 3. Menghadiri Persidangan

1. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
2. Setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat permohonan/ gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo.
3. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada termohon/tergugat untuk memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara prodeo.
4. Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti : SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.

Langkah 4. Pengambilan Keputusan untuk Berperkara secara Prodeo

1. Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat/Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengizinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
2. Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka Pemohon/Penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan.

Langkah 5. Proses Persidangan Perkara
Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat.

mahkamah agung badilum dilmitum badilag JDIH MARI Badan Pengawasan MARI
pembaruan putusan asian lii pedoman perilaku hakim Pengaduan Balitbangkumdil Online
PTA Bandar Lampung PA Tanjung Karang PA Metro PA Kalianda PA Gunung Sugih
PA Tanggamus PA Tulang Bawang PA Krui PA Blambangan Umpu