Login
Register

Home

Profil PA

Transparansi

Layanan Informasi

Link Aplikasi

Arsip

Hak-hak Pencari Keadilan
images/banner/1.jpg
Perkara Diterima Hari Ini

Panggilan Perkara Ghaib

Perkara Belum Ambil PSP

Pengertian  Akte kelahiran:

Adalah  bukti sah mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil

 

Manfaat Akte Kelahiran :

  • Identitas anak
  • Administrasi kependudukan : KTP , KK,
  • Untuk keperluan  sekolah
  • Untuk Pendaftaran pernikahan  di KUA
  • Mendaftar pekerjaan
  • Persyaratan pembuatan paspor
  • Untuk mengurus hak ahli waris
  • Mengurus asuransi
  • Mengurus tunjangan keluarga
  • Mengurus hak dana pensiun
  • Untuk melaksanakan ibadah haji

 

Syarat-Syarat :

  • Fotokopi Akte Pernikahan (bagi orangtua yang sudah bercerai dengan menggunakan akta cerai). Catatan: jika tidak bisa memberikan surat akta nikah atau itsbath nikah maka anak merupakan anak ibu.
  • Untuk anak tidak diketahui asal usulnya persyaratan pembuatan akta harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian (menjelaskan asal usul anak) dan dokter (menjelaskan perkiraan usia anak).
  • Photo Copy Kartu Keluarga
  • Photo Copy KTP  Ibu  dan Ayah, jika usia di atas 17 tahun menggunakan KTP sendiri
  • Photo Copy KTP Saksi pencatatan  pelapor  kelahiran
  • Surat Keterangan Lahir  dari Desa /Kelurahan, dokter, bidan, rumah sakit yang disahkan di desa/kelurahan
  • Mengisi formulir pelaporan permohonan kelahiran

 

Langkah-Langkah dalam Melengkapi Persyaratan :

Akta pernikahan

  • Bagi yang telah mempunyai akta pernikahan cukup dengan memfotokopi. Bagi yang belum punya akta pernikahan mengajukan permohonan itsbath nikah ke Pengadilan Agama  (Muslim) dan ke Pengadilan Negeri (non muslim)
  • Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui oleh hukum (tidak memiliki akta nikah/itsbath nikah), maka di dalam akta kelahiran hanya tercantum nama ibu dari anak tersebut.
  • Bagi anak temuan yang tidak diketahui orangtuanya maka nama orang tua tidak dicantumkan.

 

Kartu Keluarga/KTP

  • Bagi yang sudah mempunyai KK/KTP difotokopi, bagi yang belum mempunyai  mengurus KK/KTP ke desa/Kelurahan,  kemudian disahkan Kecamatan  dan diajukan  ke Kabupaten.
  • Surat Keterangan Lahir
  • Surat keterangan lahir asli (bukan fotokopi)
  • Formulir Pelaporan Permohonan Kelahiran
  • Formulir didapat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian diisi

 

Proses Pembuatan Akte Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:

Jika syarat-syarat dipenuhi  dengan lengkap  dapat segera mengurus pembuatan akta kelahiran dan mendaftar ke Loket.

Selanjutnya petugas dari  Dinas Catatan Sipil melakukan langkah-langkah sbb:

  • Penelitian Berkas
  • Memasukkan data dalam komputer
  • Pengecekan data dan  di paraf oleh pemeriksa data
  • Penandatanganan oleh kepala  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  • Di stempel atau di cap
  • Penyerahan Akta Kelahiran pada Pemohon.

Jika tidak ada permasalahan dan persyaratan lengkap serta data sesuai, pengurusan dapat selesai dalam jangka waktu 2 hari.

 

Pembiayaan :

Biaya Pembuatan Akta Kelahiran secara resmi  gratis, kecuali bagi yang terlambat  pengurusan di atas 60 hari dikenakan denda maksimal satu juta rupiah atau sesuai dengan ketentuan Daerah masing-masing.

onN �ml0� �l;mso-ansi-language:IN'>·         Setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat permohonan/ gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo.

 

  • Majelis Hakim memberi kesempatan kepada termohon/tergugat untuk memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara prodeo
  • Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti : SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.

 

Langkah 4. Pengambilan Keputusan untuk Berperkara secara Prodeo

  • Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan Penggugat/Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengizinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
  • Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka Pemohon/Penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan.

 

Langkah 5. Proses Persidangan Perkara

Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat.

mahkamah agung badilum dilmitum badilag JDIH MARI Badan Pengawasan MARI
pembaruan putusan asian lii pedoman perilaku hakim Pengaduan Balitbangkumdil Online
PTA Bandar Lampung PA Tanjung Karang PA Metro PA Kalianda PA Gunung Sugih
PA Tanggamus PA Tulang Bawang PA Krui PA Blambangan Umpu