logopakobumbaru

Ditulis oleh Aprina Chintya on . Dilihat: 333

Oleh:

Abdul Azis, S.Sy

I.PENDAHULUAN

Berita acara sidang mempunyai kedudukan penting dalam proses pemeriksaan perkara. Bahkan lebih jauh, peran berita acara sidang sepenuhnya memiliki fungsi yang esensial terutama dalam merekam jalannya persidangan. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa berita acara sidang merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh petugas di pengadilan, dalam hal ini oleh panitera pengganti yang berisi tentang waktu, tempat persidangan serta keterangan-keterangan dan petunjuk lainnya sehubungan persidangan suatu perkara.[1] Untuk menghasilkan sebuah berita acara sidang yang memadai, petugas yang bersangkutan dalam hal ini adalah Panitera Pengganti sudah semestinya berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun dan memperdalam substansi dari berita acara yang dibuat tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan. Dalam butir penjelasan dikatakan bahwa berdasarkan catatan Panitera, disusun berita acara persidangan.[2]

Selain memiliki fungsi untuk merekam jalannya persidangan, berita acara sidang lebih lanjut memiliki fungsi yang vital untuk terbentuknya putusan atau penetapan yang disusun oleh majelis hakim dalam sebuah proses persidangan. Karena dalam praktiknya, saat majelis hakim hendak menyusun sebuah putusan mengacu kepada bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sementara, dalam proses pembuktian tersebut, tentu panitera pengganti mempunya andil yang besar dalam menyusun berita acara sidang yang di dalamnya memuat seluruh rekaman dan catatan terkait dengan persidangan tersebut.

Sementara itu, berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Sejauh ini, kami menilai penggunaan berita acara sidang dalam penyusunan sebuah putusan oleh majelis hakim masih dinilai minim. Tentu hal ini bukanlah tanpa alasan, tidak komprehensifnya penyusunan dari sebuah berita acara persidangan ditengarai menjadi masalah utama Majelis hakim memutuskan untuk tidak lagi melihat Berita Acara Sidang sebagai satu-satunya acuan dalam membuat sebuah putusan. Tidak hanya itu, ketidak tepatan waktu pembuatan berita acara sidang oleh Panitera Pengganti juga menjadi musabab lainya sehingga hakim enggan menggunakan Berita Acara Sidang.

Oleh karenanya, sebagai solusi alternatif, perlu ada inovasi yang menjadi jalan tengah guna mempermudah Panitera Pengganti dalam menyusun sebuah berita acara persidangan. Misalnya, jauh sebelum persidangan dimulai, perlu kiranya penitera pengganti menguasai masalah yang ada di dalam perkara yang akan atau sedang diproses dalam persidangan sehingga mempermudah untuk memetakan setiap pertanyaan yang akan diajukan oleh Majelis Hakim dalam sebuah pembuktian. Selain itu, banyak cara lain yang mesti dilakukan oleh Panitera pengganti untuk membuat berita acara sidang yang disusun dalam setiap kali persidangan aehingga terlihat bersipat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari sistematika penyusunan maupun substansi dari berita acara persidangan itu sendiri.

Dengan demikian, setidaknya sebagai sarana untuk mewujudkan penyusunan putusan yang maksimal dan terarah. Gagasan demi gagasan untuk terus melakukan inovasi yang sipatnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku tentu sah saja untuk dilakukan selama berada di dalam koridor yang benar, termasuk soal pengembangan teknik penyusunan Berita Acara Persidangan oleh seorang panitera pengganti.

Maka dari uraian tersebut di atas menarik bagi kami untuk membuat sebuah tulisan dengan bentuk makalah dengan judul: Implementasi Penggunaan Berita Acara Persidangan Dalam Penyusunan Putusan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

 

II.PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang ma salah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat diajukan adalah:

    1. Bagaimana proses pembuatan berita acara sidang oleh Panitera Pengganti di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh?
    2. Bagaimana peran berita acara sidang dalam penyusunan putusan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh?

III.PEMBAHASAN

         A.Pengertian Berita Acara Sidang

Berita acara sidang adalah berita acara yang dibuat oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang mengikuti persidangan. Berita acara sidang merupakan rekaman peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara. Berita Acara Sidang merupakan akta autentik yang berisi tentang proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan. Berita acara tersebut dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam membuat putusan perkara yang diadilinya. Otentikasi sebuah berita acara terletak pada cara dan bentuk pembuatannya. BAS dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang untuk itu dan kemudian ditandatangani oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang bersangkutan dan Ketua Majelis.[3]

Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 dijelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang, sedangkan di pengadilan tingkat banding cukup dibuat catatan sidang. Dalam pelaksanaannya berita acara sidang dibuat oleh Panitera pengganti secara rinci. Dimana Panitera Pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.[4]

Berita acara sidang itu mempunyai fungsi sebagai akta otentik, dasar hakim dalam menyusun putusan dan sebagai dokumentasi dan informasi keilmuan. Dalam pembuatan berita acara diperlukan kejujuran Panitera atau Panitera Pengganti dan Hakim yang membuat berita acara tersebut. Dengan kata lain dibuat secara obyektif, apa adanya, tidak menambah atau mengurangi segala kejadian yang terjadi, dan keterangan yang diperlukan dalam persdiangan yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa.

Didalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan tegas menerangkan bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera[5]. Yang dalam RBG Pasal 197 diperjelas bahwa Panitera membuat satu berita acara dari tiap-tiap perkara yang mencatat tiap-tiap kejadian di dalam sidang dan juga nasihat atau pertimbangan yang diberikan oleh pejabat yang disebut dalam pasal 7 RO.[6] Begitu juga dalam HIR Pasal 186 diketahui bahwa Panitera pengadilan harus membuat berita acara tiap-tiap perkara; apa yang terjadi dalam persidangan, di dalam berita acara tu harus disebut pertimbangan tersebut pada ayat (3) pasal 7, reglemen susunan kedan keboaksanaan mengadili di Indonesia.[7]

Aturan Perundang-undangan telah menentukan bahwa tugas pembuatan berita acara sidang secara spesifik diberikan kepada Panitera atau Panitera Pengganti yang berkewajiban membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang dipengadilan. Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Panitera atau Panitera Pengganti disusunlah Berita Acara Sidang yang sangat berguna bagi hakim dalam menyusun putusan, oleh karena pentingnya Berita Acara Sidang tersebut, sehingga pembuatan atau penyusunannya harus dilakukan dengan cermat, teliti dan hati-hati, agar akurasinya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan;[8]

B.Proses Pembuatan Berita Acara Sidang di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Berita Acara Sidang (BAS) adalah sebuah potret jalannya proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dimulai dari awal dan diakhiri sampai dibacakannya putusan ataupun penetapan hakim. Untuk membuat sebuah berita acara sidang dengan cermat, sistematis dan komprehensif, ada banyak hal yang perlu diperhatikan oleh Panitera Pengganti dalam proses penyusunannya. Meski dalam teorinya disebutkan bahwa Panitera Pengganti bertugas mencatat semua yang terjadi di persidangan, namun dalam pelaksanaannya tidak semua yang terjadi di persidangan harus dicatat oleh Panitera Pengganti. Hal-hal yang dicatat tentu hanyalah yang dibutuhkan saja. Dengan kata lain, hanya hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang diproses saja yang nantinya perlu dicatatkan dalam berita acara sidang.[9]

Ada beberapa kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh Panitera Pengganti untuk memilih dan memilah peristiwa yang terjadi di persidangan yang berhubungan dengan pokok perkara. Oleh karena itu sebelum persidangan Panitera Pengganti setidaknya harus memastikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pokok perkara yang sedang disidangkan;
  2. Tahapan persidangan, apakah tahap perdamaian, jawab menjawab, duplik, replik, pembuktian, tahap kesimpulan, untuk mempertimbangkan atau pembacaan putusan;
  3. Memahami sedikit banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam tahapan yang sedang diperiksa.[10]

Sejauh ini berdasarkan pengalaman yang didapatkan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh bahwa pembuatan Berita Acara Sidang sebenarnya sudah ada kemudahan yang dihadirkan oleh Mahkamah Agung melalui adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di mana Panitera Pengganti dapat memperoleh format penulisan berita acara sidang. Namun, dalam pelaksanaannya, sebuah format saja tidak cukup untuk merekam setiap peristiwa yang ada dalam persidangan. Terutama dalam proses persidangan-persidangan tertentu seperti proses jawaban, replik dan duplik yang disampaikan secara lisan. Atau bahkan saat proses pembuktian di mana Panitera Pengganti dituntut secara lugas dan teliti untuk mencatat setiap tanya jawab yang dilakukan oleh hakim dan saksi yang diajukan oleh para pihak.

Dalam praktiknya seringkali banyak prosesi tanya jawab yang terlewatkan dan luput untuk dicatatkan. Sehingga hal ini tentu mempengaruhi daripada substansi persidangan yang akan dicatatkan pada berita acara sidang. Dan tentu secara tidak langsung, nantinya ini akan mempengaruhi pada putusan yang disusun oleh Majelis Hakim mengongat Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan sebuah putusan atau penetapan hakim, sebaik apapun putusan atau penetapan hakim tanpa didukung dengan suatu berita acara sidang yang memadahi, baik dan benar yang sesuai dengan fakta persidangan maka hanyalah sebuah karangan mejelis hakim belaka.[11]

  1. C.Berita Acara Persidangan Sebagai Penunjang Utama Pembuatan Putusan

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diiberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.[12] Selain sebagai produk akhir dari persidangan, Putusan juga merupakan mahkota hakim merupakan jargon yang yang sering didengar, tidak hanya di kalangan yuris dan akdemisi, namun juga masyarakat awam sangat memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota hakim dalam pemahaman yang peling artifisial dapat dimaknai sebagai harga diri dan wibawa seorang hakim dapat dilihat dan dinilai dari putusannya. Untuk mengetahui integritas dan kapasitas intelektual seorang hakim sangatlah mudah, cukup dengan mengamati dan menganalisis putusan-putusannya.[13]

Setiap putusan pengadilan harus dibuat hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera. Apa yang diucapkan oleh hakim dalam sidang haruslah benar-benar sama dengan apa yang tertulis, dan apa yang dituliskan haruslah benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan[14].

Pasal 50 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan jika putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian, tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.[15] Oleh karenanya, hakim sejatinya menjadikan berita acara sidang sebagai dasar untuk pembuatan putusan. Mengingat dalam proses persidangan, panitera pengganti berdasarkan tugas dan fungsinya membantu majelis hakim dalam mencatatkan semua peristtiwa persidangan dari awal hingga akhir putusan.

Kendati demikian, tidak sedikit hakim-hakim di pelbagai pengadilan yang tidak menjadikan berita acara sidang sebagai satu-satunya pedoman untuk pembuatan karena alasan-alasan tertentu. Termasuk satu di antaranya yang terjadi di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, beberapa hakim tidak menjadikan berita acara sidang sebagai prioritas untuk dasar pembuatan putusan. Berdasarkan pengakuan salah satu hakim menuturkan bahwa sejauh ini pembuatan berita acara sidang yang dilakukan panitera pengganti tidak komprehensif. Tentu hal demikian membuat hakim kesulitan untuk menentukan pertimbangan hukum ketika berita acara yang dibuat tidak lengkap dan jelas, terutama dalam hal persidangan yang berisi pembuktian yang tak jarang banyak ditemukan hal-hal baru saat proses tanya jawab dengan saksi-saksi yang diajukan. Meski begitu, untuk mengantisipasi hal itu, tak jarang hakim yang juga memiliki catatan tersendiri untuk menutupi setiap kekurangan catatan yang dimiliki oleh berita acara sidang.

Oleh karenanya, diperlukan kejelian dan ketelitian dari Panitera Pengganti untuk merekam pemeriksaan perkara di hadapan persidangan. Untuk dapat merangkum pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dalam persidangan seorang Panitera Pengganti sejatinya dituntut mampu untuk menulis cepat. Sehingga untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan dan kekhilafan, tidak ada salahnya apabila Panitera Pengganti menggunakan perangkat recorder (alat rekaman) untuk merekam jalannya persidangan.

  1. IV. PENUTUP

  1. A.Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Dalam pelaksanaannya, proses pembuatan Berita Acara Sidang di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh masih terhitung belum efektif dan komprehensif. Terutama, pembuatan Berita Acara Sidang yang berkenaan dengan proses pembuktian. Dalam hal ini, Panitera Pengganti sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam pembuatan Berita Acara Sidang seringkali mengabaikan pertanyaan-pertanyaan penting yang diajukan Hakim saat pembuktian di persidangan terhadap saksi. Padahal, dalam proses pemeriksaan banyak ditemui fakta-fakta hukum baru yang menunjang yang mestinya jadi pertimbangan bagi hakim untuk menentukan sebuah putusan.
  2. Berita Acara Sidang memiliki peran yang esensial yang menjadi dasar untuk hakim membuat sebuah putusan. Hal ini dikarenakan, dalam Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum yang komprehensif. Dan hal ini dapat dianalisa dan diperoleh secara jelas dan lengkap dalam sebuah berita acara yang disusun oleh panitera pengganti sebagai rekaman (secara tertulis) perjalanan sidang di mana di dalamnya terdapat pencatatan bukti-bukti yang diajukan maupun fakta-fakta hukum yang ditemukan.
  3. B.Saran

Untuk meningkatkan performa Panitera Pengganti yang bertugas membuat berita acara sidang, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dan mulai diaplikasikan oleh Panitera Pengganti di Mahkama Syariyah Banda Aceh, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Panitera pengganti haru menguasai isu dan masalah yang ada dalam perkara yang sedang ditangani Majelis Hakim. Lalu, setelah itu perlu ada komunikasi dan koordinasi berkelanjutan untuk menentukan apa saja yang akan ditanyakan oleh hakim saat pembuktian. Sehingga, Panitera Pengganti mendapat gambaran untuk memudahkan pencatatan Berita Acara Sidang.
  2. 2.Demi meningkatkan efektivitas dan mempermudah pembuatan berita acara sidang, tidak ada salahnya jika Panitera Pengganti membuat rancangan pertanyaan untuk mempercepat saat mencatat jawaban dari saksi saat pembuktian. Atau bila perlu, Penitera Pengganti menggunakan alat recorder (perangkat untuk merekam) untuk merekam percakapan antara Majelis Hakim dan Saksi saat pembuktian. Agar saat pencatatan dalam berita acara sidang Panitera Pengganti dapat mendengarkan dan menuangkan isi rekaman dalam tulisan tanpa terlewati.

Daftar Pustaka

I.Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor Tentang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989.

Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia, Reglement Buitengewesten (RBg) atau Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Mahkamah Agung RI, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013.

II.Buku dan Lainnya

Abdurrahman, dkk. Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, UII PRESS, Yogyakarta: 2016.

Asnawi, M. Natsir. Heurmeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata, UII Press, Yogyakarta: 2014

http://www.ptaambon.go.id/Materibimtek/Beritaacaradanpermasalahannya.Pdf, diakses pada 19 Febuari 2019

http://www.pta-mataram.go.id/Subuki_Teknik_Pembuatan_BAS.pdf, diakses pada 19 Februari 2019

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/cara-menulis berita-acara-sidang-dengan-bahasa-yang-baik-dan-benar-oleh sarwohadi, diakses pada 19 Februari 2019

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media Group, Jakarta: 2006

Syukur, Sarmin, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Jaudar Press, Surabaya: 2017

 


[1]Abu Amar, Berita Acara Persidangan Pada Peradilan Agama, https://www.academia.edu/, halaman 4, diakses pada 19 Februari 2019

[2] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 97

[3] Subuki, Teknik Pembuatan Berita Acara Sidang, http://www.pta-mataram.go.id/, diakses pada 19 Februari 2019, Halaman 1

[4] Ibrahim Ahmad Harun, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, Direktorat jendral Peradilan Agama, Jakarta, 2013. Halaman 39

[5] Pasal 11 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[6] Reglement Buitengewesten (RBg) Pasal 197

[7] Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) pasal 186

[8] Alwi Mallo, Berita Acara dan Permasalahanya, http://www.ptaambon.go.id, diakses pada 19 Februari 2019, halaman 2

[9] Subuki, Teknik Pembuatan Berita Acara Sidang, http://www.pta-mataram.go.id/, diakses pada 19 Februari 2019, Halaman 4

[10] Ibid, Halaman 4

[11] Sarwohadi, Cara Menulis Berita Acara Sidang Dengan Bahasa Yang Baik Dan Benar, , http://www.pta-mataram.go.id/, diakses pada 19 Februari 2019, Halaman 1

[12] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Halaman 291

[13] M. Natsir Asnawi, Heurmeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata, UII Press, Yogyakarta, 2014, halaman 8

[14] Opcit, halaman 292

[15] Indonesia, Pasal 50 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kotabumi

Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 138

Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

Lihat Lokasi

Telp :  (0724) 24305

Faks:  (0724) 24305

Email :   Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.