Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Lakukan Pengawasan di PA Kotabumi
Kotabumi, Rabu 31 Oktober 2018. Suasana pagi yang penuh hiruk pikuk seperti biasa mewarnai fenomena kantor Pengadilan Agama Kotabumi. Pagi hari yang cerah, satu persatu hakim dan pegawai mengisi absen dan melakukan finger scan kehadiran pada hari ini. Nampak kesibukan kali ini lebih intens dibandingkan hari biasanya. Pasalnya hari ini akan ada pengawasan reguler yang akan dilaksanakan oleh Tim dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang sejak selasa kemarin sudah berada di sekitaran Kotabumi.
Tepat pukul 8.15 Tim Bawas yang dikomandani Hakim Tinggi Pengawas, Sudirman, beserta tiga orang rombongan yaitu Lindi Kusumaningtyas, Nuzliana Abda, Muhammad Ulul Ilmi dan Devi Pradifta Army, memasuki gedung kantor Pengadilan Agama Kotabumi. Berdasarkan Surat Tugas yang dibawanya Ketua Tim menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan beliau beserta Tim yang akan melakukan pengawasan reguler di Pengadilan Agama Kotabumi.
Tanpa berpanjang Kalam, mengingat agenda persidangan yang cukup padat, ketua Tim langsung disambut oleh H.Zumrowi S.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Kotabumi. Di ruang kerjanya beliau menerima rombongan dari Badan Pengawasan. Sebagaimana bunyi surat tugas yang disampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan kali ini adalah mengenai kinerja dan integritas pengadilan Agama Kotabumi. (Tim IT PA Kotabumi)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.